BKPM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Fungsi JDIH:

1. sebagai salah satu upaya penyedian sarana pembangunan bidang hukum;
2. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
3. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
4. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Anggota JDIH:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
2. Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
3. Biro Hukum dan/atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan :
   • Kantor Menteri Koordinator;
   • Kantor Menteri Negara;
   • Departemen;
   • Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
   • Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;
   • Pemerintah Daerah Propinsi;
   • Pemerintah Daerah KabupateniKota.
4. Pengadilan Tingkat Banding;
5. Pengadilan Tingkat Pertama;
6. Pusat Dokumentasi Hukum pacta Perguruan Tinggi di Indonesia;
7. Lembaga-Iembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.