Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pencarian

Daftar Produk Hukum

No Kategori Nomor Tahun Tentang Status Action
11Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.HH-04.GR.01.06 TAHUN 20102010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat KedatanganAktif Detail
12Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.HH-03.GR.01.06 TAHUN 20102010Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat KedatanganAktif Detail
13Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.HH-01.PK.02.02 TAHUN 20102010Remisi SusulanAktif Detail
14Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.HH-01.AH.01.01 TAHUN 20092009Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaAktif Detail
15Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM-1450-KP.04.11 Tahun 20072007Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837.KP.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor WIlayah Departemen HUkum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh IndonesiaAktif Detail
16Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.02.HT.01.10 Tahun 20072007Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaAktif Detail
17Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.01.IZ.01.10 Tahun 20052005Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat KedatanganAktif Detail
18Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.01-1Z.01. 10 Tahun 20042004Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01. 10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat KedatanganAktif Detail
19Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.04.IZ.01. 10 Tahun 20032003Visa Kunjungan Saat KedatanganAktif Detail
20Per Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaM.01.IZ.01. 02 Tahun 20012001Perubahan Keempat Belas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan SingkatAktif Detail
Total : 10/21