Home

  • Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2019

    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019
  • Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019

    Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
  • Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019

    Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal
  • Peraturan BKPM Nomor 001 TAHUN 2019

    RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
  • Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018

    QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL
  • Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2018

    Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019 yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
  • Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018

    Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2018

    PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
  • SK Kepala BKPM Nomor 155 Tahun 2018

    PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI
  • Peraturan BKPM Nomor 8 Tahun 2018

    Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Peraturan BKPM Nomor 07 Tahun 2018

    Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  • Peraturan BKPM Nomor 06 Tahun 2018

    Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

    PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
  • Peraturan BKPM Nomor 5 TAHUN 2018

    Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

    PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  • Peraturan BKPM Nomor 4 TAHUN 2018

    PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
  • Peraturan BKPM Nomor 3 TAHUN 2018

    PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
  • Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2018

    PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
  • Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018

    PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
  • Peraturan BKPM Nomor 15 TAHUN 2017

    PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018